JAKARTA, PENA.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada 6 Oktober 2026 terkait perkara persyaratan pendidikan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya menghormati putusan tersebut, baik amar putusan maupun seluruh pertimbangan hukum yang disampaikan Mahkamah.
Dalam siaran pers KPU RI tertanggal 7 Oktober 2026, KPU menjelaskan bahwa sebagai penyelenggara pemilu, pihaknya berkewajiban menyampaikan secara terbuka dasar pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, termasuk dalam proses verifikasi persyaratan calon pada Pilpres 2024.
KPU menegaskan, pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024, verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pemilu serta PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta perubahannya.
“KPU melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023,” demikian penjelasan KPU dalam siaran pers tersebut.
Terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, KPU menyebut dokumen yang menjadi dasar penilaian administratif saat itu adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019.
KPU menjelaskan bahwa dokumen tersebut diperlakukan sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan. Artinya, suatu keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang.
Menurut KPU, terdapat sejumlah pertimbangan dalam pemeriksaan dokumen tersebut. Salah satunya karena surat penyetaraan diterbitkan oleh kementerian yang memiliki kewenangan menyetarakan pendidikan luar negeri.
Selain itu, dokumen yang sama sebelumnya telah digunakan dan diterima dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan pada Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020.
KPU menyatakan dokumen tersebut juga belum dicabut atau dibatalkan ketika proses verifikasi pencalonan Pilpres 2024 dilakukan.
“Dokumen tersebut sah dan berlaku karena belum terdapat lembaga dan/atau instansi yang membatalkan dokumen tersebut,” jelas KPU.
KPU juga menjelaskan bahwa Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memberikan ruang bagi KPU untuk melakukan klarifikasi apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal pasangan calon.
Klarifikasi dapat dilakukan kepada partai politik pengusul dan/atau instansi yang berwenang.
Namun, KPU menyatakan pada saat pemeriksaan tahun 2023, pihaknya tidak menemukan kondisi yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan pendidikan tersebut.
Pertimbangan itu didasarkan pada instansi penerbit, keberlakuan dokumen, serta riwayat penggunaan dokumen yang sebelumnya telah diterima dalam proses pencalonan.
KPU juga menyatakan tidak menerima laporan masyarakat yang mempersoalkan dokumen tersebut, baik secara langsung maupun melalui Bawaslu, pada tahapan pencalonan ketika itu.
Atas dasar informasi dan dokumen yang tersedia saat pemeriksaan, KPU menilai tidak terdapat kondisi yang memerlukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2).
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, KPU menyatakan persyaratan pendidikan telah memenuhi syarat.
Meski demikian, KPU menyatakan telah mencermati pertimbangan MK, khususnya pada halaman 374 putusan, mengenai proses verifikasi seluruh dokumen pencalonan.
MK menilai penerapan asas presumptio iustae causa atau praduga keabsahan produk hukum perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian.
Prinsip tersebut diperlukan sebagai upaya berlapis untuk menjaga validitas, akurasi, dan kebenaran setiap data yang diajukan, termasuk bukti pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan.
KPU menyatakan menghormati pertimbangan tersebut dan akan menjadikannya sebagai bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan.
KPU juga menegaskan adanya pembagian kewenangan dalam proses pemeriksaan persyaratan pendidikan calon.
Menurut KPU, pihaknya bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan.
Pembagian kewenangan tersebut menjadi salah satu dasar KPU dalam menggunakan surat penyetaraan sebagai dokumen dalam pemeriksaan administratif.
Kendati demikian, KPU menegaskan tanggung jawab atas proses verifikasi yang telah dilaksanakan tetap melekat pada lembaga tersebut.
“KPU tetap berkomitmen memberikan penjelasan mengenai administrasi pencalonan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan arsip dan dokumen yang tersedia,” demikian pernyataan KPU.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin sebagai penjelasan resmi KPU pascaputusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

