Presiden Prabowo Saksikan Penyelamatan Kekayaan Negara Rp13,24 Triliun dan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan

JAKARTA, PENA.co.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan yang dilaksanakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Pada tahap kedelapan tersebut, Satgas PKH melaporkan berhasil menghimpun penerimaan negara sebesar Rp13,24 triliun. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan kembali kawasan hutan seluas sekitar 259 ribu hektare kepada kementerian/lembaga terkait untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian tersebut menambah daftar keberhasilan Satgas PKH dalam melakukan penertiban dan penyelamatan kekayaan negara.

Selama dua tahun menjalankan tugas, Satgas PKH disebut telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan dengan total luas mencapai 6,2 juta hektare.

Sementara itu, total penerimaan negara yang berhasil dihimpun selama periode tersebut mencapai kurang lebih Rp52 triliun.

Akan Dialokasikan untuk Kepentingan Rakyat

Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap kerja keras Satgas PKH yang dinilai menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dalam upaya menyelamatkan kekayaan negara.

Presiden menegaskan bahwa dana yang berhasil diselamatkan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk berbagai kebutuhan strategis, termasuk pengentasan kemiskinan, perbaikan sekolah, serta peningkatan kesejahteraan guru.

Upaya penyelamatan aset negara tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kekayaan negara agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Polisi Hutan Akan Ditambah

Untuk memperkuat pengawasan terhadap kawasan hutan, pemerintah juga berencana meningkatkan jumlah polisi hutan secara bertahap hingga mencapai 70 ribu personel.

Pada 2027, jumlah polisi hutan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 21 ribu personel sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan perlindungan kawasan hutan di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah memastikan penertiban kawasan hutan dan pembenahan tata kelola kekayaan negara akan terus dilanjutkan.

Langkah tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga aset negara dan memastikan kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Sumber: BPMI Setpres

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *