PENA.co.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terbang langsung menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, untuk mengecek sekaligus memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dilakukan Presiden Prabowo sebagai bentuk perhatian langsung pemerintah terhadap kondisi Karhutla yang berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan di Kalimantan.
Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajaran pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung ke lapangan bersama pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Langkah ini dilakukan agar penanganan Karhutla di empat provinsi terdampak dapat berjalan lebih cepat, terpadu, dan optimal.
Pembagian tugas pejabat utama TNI-Polri tersebut meliputi empat provinsi.
Di Kalimantan Barat, penanganan Karhutla melibatkan Panglima TNI dan Kapolri. Sementara di Kalimantan Tengah, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bersama Wakapolri.
Selanjutnya, di Kalimantan Selatan, penanganan melibatkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri. Sedangkan di Kalimantan Timur, Presiden menugaskan Wakil Panglima TNI bersama Komandan Korps Brimob Polri.
Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh upaya penanganan Karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin. Pemerintah diminta memastikan kondisi di lapangan dapat segera dikendalikan sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Selain penanganan kebakaran, Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum. Setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan diminta untuk ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterlibatan langsung jajaran pimpinan TNI dan Polri di lapangan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, sekaligus mempercepat langkah pemadaman, pencegahan meluasnya kebakaran, serta penanganan dampak yang ditimbulkan oleh Karhutla.
Kehadiran langsung Presiden Prabowo di Kalimantan menjadi penegasan bahwa penanganan Karhutla menjadi perhatian serius pemerintah pusat, dengan mengedepankan respons cepat, koordinasi lintas sektor, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sumber : Facebook Setkab RI
