Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, Abdul Hamid: WTP ke-8 Hasil Sinergi Eksekutif-Legislatif

PONTIANAK, PENA.co.id – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Capaian ini menjadi sangat membanggakan karena merupakan opini WTP kedelapan kalinya secara berturut-turut yang diraih oleh Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kepada Bupati Kapuas Hulu, Bapak Fransiskus Diaan, S.H., M.H., dan Wakil Ketua I DPRD Kapuas Hulu, Abdul Hamid, S.Pi., M.Si., yang didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat, dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat hari ini.

Wakil Ketua I DPRD Kapuas Hulu, Abdul Hamid, S.Pi., M.Si., menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas pencapaian ini.

“Capaian opini WTP ini menunjukkan komitmen kuat dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” ujarnya.

Opini WTP yang kembali diraih ini adalah bukti nyata dari tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Hamid menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kolektif yang patut dibanggakan, berkat sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

DPRD Kapuas Hulu berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong pemerintah daerah guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

“Opini WTP ini bukan akhir, melainkan awal untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu,” tegas Hamid.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas bimbingan, koreksi, dan rekomendasi yang telah diberikan selama proses pemeriksaan.

Rekomendasi tersebut akan menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk ditindaklanjuti demi penyempurnaan di masa mendatang.

“Harapan kami, opini WTP ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran demi kepentingan seluruh masyarakat Kapuas Hulu,” tutup Hamid.

Penulis : Rovi Andila 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *