JAKARTA, PENA.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam memperketat standar keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan operasionalnya karena belum mendaftarkan dan tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyampaikan keputusan tersebut dalam keterangan resmi pada Senin (7/9/2026). Penutupan dilakukan setelah BGN melakukan penyisiran dan pembaruan data terhadap seluruh SPPG yang menjalankan program MBG.
Dari hasil pembaruan tersebut, jumlah SPPG yang tercatat mengalami penyesuaian dari sebelumnya 27.485 SPPG menjadi 27.022 SPPG.
Sudaryono menegaskan, SLHS merupakan persyaratan mutlak bagi setiap SPPG sebelum diperbolehkan mengolah dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat.
Berdasarkan hasil koordinasi BGN bersama Kementerian Kesehatan hingga Senin (7/9/2026) pukul 17.00 WIB, terdapat 1.999 SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan di wilayah masing-masing.
Ribuan SPPG tersebut tersebar di tiga wilayah operasional. Wilayah 1 tercatat sebanyak 351 SPPG, Wilayah 2 sebanyak 1.417 SPPG, sedangkan Wilayah 3 sebanyak 231 SPPG.
BGN kemudian menghentikan operasional dan menutup sementara seluruh SPPG yang masuk dalam daftar tersebut. Selanjutnya, unit-unit tersebut akan menjalani proses investigasi dan evaluasi secara menyeluruh.
Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan pelaksanaan program MBG memenuhi standar keamanan pangan, mulai dari aspek kebersihan, higiene, sanitasi hingga kualitas makanan yang diterima masyarakat.
BGN menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Setiap SPPG diwajibkan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum kembali menjalankan pelayanan.
“Baik, Bagus, Benar, Bersih dan Bergizi,” menjadi komitmen BGN dalam memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG aman dan berkualitas bagi seluruh penerima manfaat di Indonesia.
Sumber : BGN RI
