SOLO, PENA.co.id – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ahmad Munir, menargetkan tim penyelesaian dualisme di tubuh organisasi tersebut akan menyelesaikan tugasnya pada akhir Oktober 2025.
Hal ini diungkapkannya usai mengukuhkan Pengurus PWI Pusat di Monumen Pers Solo, Sabtu (4/10/2025).
Munir menjelaskan, pihaknya akan segera menerbitkan surat resmi setelah keputusan dibuat.
“Nanti kita akan buat surat resmi, karena untuk teman-teman daerah bekerja dengan nyaman,” ujarnya.
Sikap PWI Pusat Terkait UKW dan Atribut
Terkait insiden yang terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar), Munir mengatakan, idealnya semua pihak harus menahan diri saat proses kongres persatuan berlangsung.
Ia menyebut, kejadian di Kalbar melibatkan pihak yang sudah merencanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sejak beberapa bulan sebelumnya.
“Kami tidak membatalkan kegiatannya, tapi karena itu pengujinya bukan dari PWI, maka tidak kami perbolehkan untuk menggunakan atribut PWI,” tegasnya.
Penegasan Kepengurusan Sah di Kalbar dan Pembubaran PLT
Munir juga meluruskan anggapan bahwa pengurus daerah yang bermasalah dilarang menggunakan atribut PWI sebelum keputusan penyelesaian dualisme terbit.
Ia menegaskan, untuk Kalbar, kepengurusan yang sah berada di bawah kepemimpinan Kundori.
“Kalau di Kalimantan Barat itu Ketuanya ya Kundori,” tambahnya.
Dalam perkembangan lain, Munir membeberkan hasil diskusi internal pengurus harian PWI Pusat. Sudah diputuskan bahwa pengurus Pelaksana Tugas (PLT) yang belum menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) akan bubar dengan sendirinya.
Meskipun demikian, PWI Pusat memilih menggunakan kearifan lokal di masing-masing daerah untuk merangkul pengurus PLT demi kebaikan organisasi di tingkat daerah.
“PWI Pusat mendorong pengurus definitif untuk merangkul yang PLT itu, baik dari hasil SK KLB dan LB Kongres Bandung,” jelas Munir.
“KLB yang dilakukan beberapa daerah yang ada PLT hanya dua yang berhasil, yaitu PWI Kepri dan PWI Banten, selain itu gugur dengan sendirinya PLT,” pungkasnya.
