KAPUAS HULU, PENA.co.id – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggelar ramah tamah dengan rombongan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) di Rum pada Jumat (4/7/2025).
Pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta pemberian insentif bagi masyarakat lokal yang berperan aktif menjaga kawasan konservasi.
Kepala BPKP Perwakilan Kalbar, Rudi Mahani Harahap, dalam kesempatan tersebut menegaskan peran vital sistem lokal dalam menjaga kelestarian alam Kapuas Hulu.
Ia menyoroti bahwa kondisi lingkungan di Kapuas Hulu sangat berpengaruh terhadap wilayah hilir, termasuk Pontianak.
“Kita harus punya sistem lokal di mana alam di sini harus terjaga. Sumber air yang mengalir sampai ke Pontianak berasal dari sini. Kalau tercemar di sini, dampaknya akan terasa sampai ke Pontianak,” tegas Rudi.
Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan bahwa lebih dari 56 persen wilayah Kapuas Hulu merupakan kawasan konservasi.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pemerintah pusat dan daerah untuk memperjuangkan adanya insentif nyata bagi masyarakat yang terlibat dalam perlindungan lingkungan.
“Harus ada insentif daerah untuk jaga lingkungan. Karena di sini lebih dari 56 persen wilayah konservasi, harus ada insentif untuk komunitas pelindung,” jelasnya.
Salah satu harapan ke depan, menurut Rudi, adalah melalui skema perdagangan karbon (carbon trading).
Namun, ia menyayangkan mekanisme dan kewenangan daerah dalam skema ini yang masih belum jelas.
“Kalbar pernah mendapat 100.000 dolar dari perdagangan karbon, tetapi dana itu justru diberikan ke NGO. Daerah tidak tahu kewenangannya,” ujarnya.
Rudi mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperjuangkan agar insentif dari perdagangan karbon dapat langsung dirasakan oleh masyarakat lokal, khususnya di Kapuas Hulu.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyambut baik arahan dari BPKP Perwakilan Kalbar.
Bupati yang akrab disapa Bang Sis ini mengakui bahwa Kapuas Hulu telah lama berstatus sebagai kabupaten konservasi, dengan sekitar 56 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan.
Ia berharap status ini dapat membawa manfaat langsung bagi masyarakat di Bumi Uncak Kapuas.
“Karena wilayah kami sangat luas jadi butuh dorongan dari berbagai aspek untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat di Kapuas Hulu,” pungkasnya.
Penulis : Rovi Andila
